BANGGAI LAUT, CARDINALNews.co.id – (11/03/2026). Polemik distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di dua SPBU yang ada di Kabupaten Banggai Laut, yakni SPBU Kaukes dan SPBU Paisulamo, mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Banggai Laut, Abd. Azis.
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan kepegawaian, politisi muda kader Partai Hanura dari Daerah Pemilihan (Dapil) I tersebut dikenal aktif merespons berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia menilai, polemik yang terjadi terkait BBM bersubsidi di daerah itu harus segera mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait.
Menurut Abd. Azis, permasalahan distribusi BBM bersubsidi di Banggai Laut merupakan refleksi dari belum optimalnya implementasi kebijakan program nasional yang bertujuan menjaga keterjangkauan harga bahan bakar bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Program BBM subsidi pada dasarnya bertujuan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat kecil, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional dari lonjakan harga barang dan jasa. Karena itu, distribusinya harus tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang pada tahun 2026 memangkas kuota BBM bersubsidi secara nasional.
Kuota Pertalite diketahui turun sebesar 6,28 persen, sementara solar subsidi berkurang 2,32 persen.
Kebijakan tersebut, kata dia, menjadi alarm bagi semua pihak agar pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi semakin diperketat, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Kalau ini terus dibiarkan, sama halnya kita membiarkan kelompok yang lebih mampu merampas hak masyarakat kecil, seperti petani dan nelayan yang sangat membutuhkan BBM bersubsidi,” tegasnya.
Abd. Azis mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi I DPRD Banggai Laut terkait persoalan tersebut.
Dalam waktu dekat, pihaknya berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait.
“Saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi I. Insya Allah setelah tugas luar daerah selesai, kami dari Komisi I akan melakukan RDP dengan semua stakeholder yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan dan pelayanan publik di daerah.
“RDP ini merupakan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD, agar persoalan distribusi BBM bersubsidi di Banggai Laut bisa ditangani secara transparan dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
(FTT)
