BANGGAI LAUT, CARDINALNews.co.id – (29/05/2026). Pemberitaan yang belakangan sempat beredar terkait paradoks Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Kabupaten Banggai Laut di tengah maraknya kasus dugaan korupsi, telah memicu diskursus publik yang cukup tajam. Sebagai bagian dari pilar demokrasi, kami merasa perlu memberikan perspektif yang lebih komprehensif agar masyarakat tidak terjebak pada dikotomi “hitam-putih” yang menyederhanakan kompleksitas tata kelola pemerintahan.
Pertama, harus ditegaskan bahwa Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah hasil audit atas laporan keuangan yang mengacu pada kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). WTP bukanlah penjamin bahwa tidak ada praktik penyimpangan di lapangan. Auditor bekerja di atas angka-angka yang terlaporkan, sementara tindak pidana korupsi sering kali terjadi melalui manipulasi fisik atau penyalahgunaan wewenang yang tidak selalu tampak dalam pembukuan arus kas yang rapi.
Oleh karena itu, menyalahkan auditor atas munculnya kasus korupsi di tingkat desa adalah langkah yang kurang proporsional. Justru, terungkapnya kasus-kasus di Desa Tinakin Laut, Matanga, hingga isu di Desa Popisi melalui proses hukum yang tengah berjalan, merupakan indikator bahwa instrumen penegakan hukum di Banggai Laut meskipun lambat tetap berfungsi sebagai “pintu masuk” bagi koreksi sistemik.
Kedua, terkait polemik Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kita harus melihatnya sebagai isu manajemen fiskal daerah yang dinamis. Keterlambatan atau kendala dalam pemenuhan hak pegawai sering kali dipengaruhi oleh kondisi likuiditas kas daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat (DAU/DAK). Mengaitkan isu ini langsung dengan tuduhan korupsi tanpa melihat neraca keuangan secara utuh bisa menjadi informasi yang menyesatkan publik.
Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis, namun tetap objektif. Kontrol sosial tidak boleh berhenti hanya pada retorika “anti-WTP”. Pengawasan yang sehat justru harus mampu membedakan antara kelemahan administratif yang bisa diperbaiki, dengan kejahatan jabatan yang harus diproses secara pidana.
Kami berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dengan melakukan investigasi yang mendalam (bukan sekadar opini), melakukan konfirmasi silang kepada pihak berwenang, dan menyajikan data yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Publik berhak atas informasi yang akurat. Kami menolak untuk tunduk pada narasi yang memojokkan tanpa basis data, dan kami juga menolak untuk menutupi fakta yang merugikan rakyat. Transparansi adalah proses, bukan sekadar sebuah predikat di atas kertas.
Goresan Pena : Wendy Wardana
