BANGGAI LAUT, CARDINALNews.co.id – (13/07/2026). Media Cardinal News menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Proyek Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kalupapi, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pekerjaan tersebut hingga kini diduga belum selesai, sementara masa kontrak pelaksanaan telah berakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan uang negara yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
Publik berhak mempertanyakan, di mana tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat teknis yang menangani pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa, serta seluruh pihak yang diberikan amanah untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai kontrak, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran?
Cardinal News mendesak Kementerian sebagai pemilik program dan Pemerintah Provinsi apabila menjadi pelaksana kegiatan agar segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai status pekerjaan, progres fisik, penyebab keterlambatan, serta langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
Tidak hanya itu, Inspektorat Jenderal Kementerian, APIP Pemerintah Provinsi, BPKP, dan BPK RI juga didesak untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara maksimal. Jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas administratif, sementara masyarakat di lapangan justru menyaksikan proyek yang belum selesai setelah masa kontrak berakhir.
Kepada Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Cardinal News berharap agar tetap responsif terhadap setiap laporan dan informasi dari masyarakat. Apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum atau penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
Cardinal News menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menghakimi siapa pun. Namun, seluruh pejabat yang diberi amanah mengelola proyek yang bersumber dari APBN memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tahapan pelaksanaan kepada negara dan kepada masyarakat.
Yang paling dirugikan apabila proyek ini tidak selesai atau bahkan berakhir menjadi proyek mangkrak bukanlah pejabat ataupun kontraktor, melainkan masyarakat Kabupaten Banggai Laut sendiri. Warga Desa Kalupapi dan Kecamatan Bangkurung yang seharusnya menikmati manfaat pembangunan akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Karena itu, Cardinal News menyerukan kepada seluruh instansi yang memiliki kewenangan agar tidak saling menunggu dan tidak saling melempar tanggung jawab. Publik membutuhkan kepastian, transparansi, dan tindakan nyata. Apabila proyek masih dapat diselesaikan, maka segera tuntaskan sesuai ketentuan kontrak. Namun apabila ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun dugaan tindak pidana, maka seluruh mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus dijalankan secara terbuka, profesional, dan akuntabel.
Cardinal News akan terus mengawal perkembangan persoalan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial media terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Banggai Laut. Penggunaan APBN harus memberikan manfaat bagi rakyat, bukan meninggalkan persoalan yang pada akhirnya membebani masyarakat. Publik berhak mengetahui, publik berhak mengawasi, dan negara wajib hadir memberikan kepastian atas setiap rupiah uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan.
Goresan Pena: Wendy Wardana
