Banggai Laut, CARDINALNews.co.id – (28/03/2026). Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Teluk Tomini yang mencakup perairan Kabupaten Parigi Moutong, Banggai, Banggai Kepulauan, hingga Banggai Laut, menjadi perhatian dalam upaya menjaga keseimbangan antara aktivitas perikanan dan pelestarian lingkungan.
Kawasan ini diketahui menerapkan sistem zonasi, mulai dari zona inti hingga zona pemanfaatan terbatas, guna melindungi ekosistem terumbu karang, habitat penyu, dugong, serta berbagai jenis ikan ekonomis penting. Di sisi lain, kawasan ini juga tetap memberikan ruang bagi aktivitas perikanan berkelanjutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Salah satu infrastruktur pendukung di kawasan tersebut adalah Pelabuhan Perikanan Mato yang berlokasi di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut. Pelabuhan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah ini dinilai memiliki posisi strategis, baik dari aspek teritorial maupun potensi sumber daya kelautan dan perikanan.
Kabupaten Banggai Laut sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil perikanan di Sulawesi Tengah. Bahkan, nelayan dari daerah lain hingga luar provinsi turut datang untuk memanfaatkan potensi perikanan tangkap di wilayah tersebut.
Namun demikian, kondisi pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Mato hingga saat ini masih dinilai belum maksimal. Sejumlah warga dan nelayan setempat menyebut bahwa sejak mulai beroperasi pada tahun 2020, perkembangan pelayanan pelabuhan terkesan stagnan.
“Sudah beberapa tahun berjalan, tapi kondisi pelabuhan masih begitu-begitu saja,” ungkap salah satu warga sekitar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan pelabuhan ini sebelumnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar dari APBN pada tahun 2018 untuk tahap awal. Dalam perencanaannya, pelabuhan tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti cold storage berkapasitas 200 ton, pabrik es, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Selain itu, fasilitas lain seperti dermaga, pangkalan labuh, kios nelayan, hingga sarana pendukung operasional perikanan juga direncanakan untuk menunjang aktivitas nelayan di kawasan tersebut.
Namun hingga kini, sejumlah fasilitas utama tersebut belum tersedia secara optimal. Kondisi ini membuat pelabuhan dinilai belum mampu memberikan pelayanan komprehensif bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Minimnya fasilitas pendukung bahkan disebut-sebut membuat keberadaan pelabuhan hanya tampak “baik di permukaan”, tanpa diimbangi dengan fungsi pelayanan yang maksimal.
Upaya konfirmasi yang dilakukan media kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah juga belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas maupun Kepala Bidang Perikanan Tangkap belum memberikan tanggapan, baik melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp.
Kondisi ini menimbulkan harapan dari masyarakat agar pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Perikanan Mato, sehingga mampu mendukung aktivitas nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya di kawasan konservasi Teluk Tomini.
(FTT)
