MOROWALI, CARDINALNews.co.id – (06/07/2026). Aliansi Peduli Morowali (APM) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Morowali pada Senin, 6 Juli 2026, sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Morowali.
Rencana aksi tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Kepolisian Resor Morowali melalui surat pemberitahuan Nomor: 01/APM/VII/2026 tertanggal 4 Juli 2026.
Menjelang pelaksanaan aksi, berbagai pembahasan mengenai agenda tersebut ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, baik melalui diskusi di warung kopi maupun di berbagai grup percakapan WhatsApp. Dari rangkaian pembahasan itu, APM merumuskan 10 tuntutan rakyat Morowali yang akan disampaikan melalui orasi dan pernyataan sikap.
Dalam rilis praaksi, APM menyebut aksi tersebut mengusung tema “Penyelamatan Daerah Tercinta Morowali”. Aliansi menilai tata kelola pemerintahan daerah belum berjalan sesuai harapan masyarakat serta mempertanyakan realisasi sejumlah program yang pernah dijanjikan pemerintah daerah.
Adapun sepuluh tuntutan yang akan disampaikan meliputi:
1. Menolak pemborosan anggaran dan meminta pemerintah menghentikan pemberian hibah kepada instansi vertikal, termasuk alokasi anggaran sebesar Rp75,5 miliar.
2. Memperbaiki sistem perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif serta mengatasi SILPA sebesar Rp848,77 miliar agar anggaran terserap secara efektif.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
4. Menjamin pembayaran gaji guru secara layak dan tepat waktu serta memenuhi hak-hak tenaga outsourcing di lingkungan pemerintah daerah.
5. Menolak aktivitas pertambangan di wilayah Bungku Tengah, menghentikan aktivitas PT Duta Sarana Batuan, PT Batu Alam Prima, dan PT Dua Saudara Nikelindo, serta menolak penerbitan izin tambang baru di wilayah tersebut.
6. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui ketersediaan gas dan minyak serta merealisasikan program gas dan minyak gratis.
7. Memperbaiki infrastruktur pertanian, menjamin distribusi pupuk subsidi, akses BBM untuk alat pertanian, serta pembangunan sistem irigasi.
8. Merealisasikan program bagi nelayan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
9. Mewujudkan pemerataan akses listrik dan jaringan internet di wilayah kepulauan serta memperhatikan nelayan yang terdampak aktivitas pertambangan.
10. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan dan pengelolaan program beasiswa secara partisipatif.
Koordinator aksi, Taufik Tamauka, mengatakan pembangunan di Morowali dinilai masih berjalan lambat dan lebih berorientasi pada pembangunan yang bersifat monumental dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, berdasarkan data keuangan daerah per 28 Juni 2026, rendahnya realisasi anggaran menjadi indikator lemahnya pelaksanaan program pemerintah yang berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
“Data keuangan Kabupaten Morowali per 28 Juni 2026 menunjukkan sinyal merah serius atas kinerja manajemen birokrasi dalam mengeksekusi anggaran. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari lambatnya perputaran ekonomi, menurunnya daya beli, hingga banyak program bantuan yang belum terealisasi,” ujar Taufik, Minggu (5/7/2026).
Ia menambahkan, rendahnya serapan anggaran mengakibatkan berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, hingga pelaku usaha lokal, belum memperoleh manfaat pembangunan secara optimal.
Menurutnya, aksi yang akan digelar merupakan ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar pembangunan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Morowali maupun pihak terkait mengenai berbagai tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Peduli Morowali.
(FTT)
