MOROWAL, CARDINALNews.co.id – (11/5/2026). Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di wilayah hukum Polres Morowali disebut mulai mengalami penurunan. Sejumlah laporan dan aduan masyarakat yang dinilai mandek dalam penanganan memicu kritik publik terhadap kinerja jajaran kepolisian, khususnya kepemimpinan Kapolres Morowali, AKBP Zulkarnain, S.H., S.I.K.
Berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat hingga kini disebut belum menunjukkan perkembangan penanganan yang jelas. Kondisi tersebut memunculkan anggapan bahwa respons kepolisian terhadap laporan masyarakat dinilai lamban dan kurang transparan.
Sorotan publik tidak hanya menyangkut lambannya penanganan perkara, tetapi juga minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait proses hukum sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Morowali.
Beberapa kasus yang disebut masih menjadi tanda tanya di tengah masyarakat antara lain dugaan ijazah palsu Kepala Desa Tondo, dugaan korupsi proyek pengadaan sapi di Dinas Pertanian Morowali, dugaan penggelapan dana tali asih Topogaro dan Torete, hingga dugaan pemalsuan SKPT/SKT tanah di wilayah Torete.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti penanganan kasus judi sabung ayam di Kecamatan Bahodopi, aktivitas penambangan ilegal galian batuan di Bungku Tengah dan Bahodopi, dugaan penyalahgunaan BBM ilegal, hingga maraknya kasus narkoba dan pencurian kendaraan bermotor di sekitar kawasan industri.
“Banyak aduan masyarakat, terutama di wilayah kawasan industri, sampai sekarang belum terungkap. Masih banyak persoalan lain yang diduga kurang direspons dan minim transparansi dari pihak kepolisian,” ujar Lau, salah seorang warga Morowali.
Menurut sejumlah warga, kondisi tersebut berbeda dengan penanganan kasus pada masa kepemimpinan Kapolres sebelumnya yang dinilai lebih cepat merespons laporan masyarakat dan aktif menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik melalui media.
“Kami tidak membeda-bedakan Kapolres yang sekarang dengan sebelumnya. Dulu, keluhan masyarakat cepat ditindaklanjuti dan perkembangan kasus disampaikan secara terbuka. Persoalan antara masyarakat dan perusahaan juga sering diselesaikan tanpa harus ada warga yang diproses hukum,” ungkap seorang warga Bungku Selatan yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat berharap institusi kepolisian, khususnya Polres Morowali, dapat melakukan evaluasi internal guna mengembalikan tingkat kepercayaan publik. Kritik dan aspirasi masyarakat yang berkembang di media sosial maupun grup percakapan dinilai seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum di wilayah Morowali.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Morowali terkait berbagai sorotan dan kritik masyarakat tersebut. (FTT)
