Banggai Laut, CARDINALNews.co.id – (26/03/2026). Koordinasi lintas sektor dinilai sangat penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap di daerah. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan tata kelola administrasi dokumen kapal yang tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dalam praktiknya, pengurusan dokumen kapal perikanan tangkap memerlukan sinergi antar instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat. Koordinasi yang baik diyakini mampu memperlancar pelayanan, sekaligus memastikan seluruh persyaratan administrasi kapal dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kelengkapan dokumen menjadi hal mendasar, terutama bagi pelaku usaha yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia). Tanpa dokumen resmi, aktivitas tersebut berpotensi dikategorikan sebagai praktik illegal fishing.
Untuk meminimalisir hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret, salah satunya melalui pembentukan gerai pelayanan terpadu pengurusan dokumen perikanan.
Layanan ini mencakup pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP), sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah dan tertib dalam menjalankan aktivitasnya.
Di sisi lain, peran syahbandar juga menjadi kunci dalam memastikan keselamatan pelayaran.
Melalui kewenangannya, syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu dokumen wajib yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi aspek kelaiklautan, keamanan, keselamatan, serta ketentuan hukum untuk berlayar.
Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang jelas dan terstruktur, terutama terkait masa berlaku dokumen, agar pelaku usaha dapat melakukan perpanjangan tepat waktu dan tidak mengalami kendala administratif di lapangan.
Sebagai daerah kepulauan, Banggai Laut telah memiliki Pelabuhan Perikanan Mato yang berpotensi besar untuk dikembangkan.
Keberadaan pelabuhan ini diharapkan dapat menjadi pintu utama keluar masuknya hasil perikanan, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi masyarakat nelayan setempat.
Dengan optimalisasi koordinasi lintas sektor serta penguatan fasilitas pelabuhan, diharapkan pelayanan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap di Banggai Laut dapat semakin maksimal dan berkelanjutan.
(FTT)
