BANGGAI LAUT, CARDINALNews.co.id – (11/03/2026). Sejumlah wartawan media online di Kabupaten Banggai Laut menyoroti sikap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banggai Laut yang dinilai belum memberikan solusi terkait pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kerja sama pemberitaan yang diajukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Banggai Laut.
Para insan pers menilai, BPKAD seharusnya lebih memprioritaskan kepentingan media, mengingat peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa nilai kontrak kerja sama pemberitaan yang diajukan Diskominfo Banggai Laut tergolong sangat kecil, bahkan diperkirakan tidak mencapai Rp100 juta dan hanya berada di bawah kisaran Rp50 juta untuk sejumlah media massa.
Selain nilainya yang dinilai minim, pembagian anggaran tersebut juga disebut tidak merata kepada media yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
Salah seorang wartawan media online di Banggai Laut mengungkapkan bahwa penolakan SPP oleh pihak BPKAD dengan alasan sumber anggaran berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi memang dapat dipahami secara administrasi. Namun, menurutnya, pemerintah daerah seharusnya dapat memberikan solusi agar kerja sama pemberitaan tetap berjalan.
“Penolakan SPP media online oleh BPKAD dengan alasan bersumber dari DBH Provinsi memang benar secara aturan. Namun dengan nilai anggaran yang bahkan tidak sampai Rp50 juta untuk sejumlah media, seharusnya ada solusi dari pemerintah daerah terkait kelangsungan kerja sama ini,” ujar salah seorang wartawan.
Ia menambahkan, kondisi tersebut turut berdampak pada keberlangsungan operasional media dan kesejahteraan para wartawan di daerah, terutama menjelang kebutuhan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.
Melalui pemberitaan ini, sejumlah rekan media online berharap perhatian dari Bupati Banggai Laut agar pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan keberadaan dan peran media sebagai mitra dalam pembangunan daerah.
Para wartawan juga berharap adanya kebijakan yang dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam kerja sama pemberitaan, mengingat waktu, tenaga kerja, biaya operasional, serta kebutuhan para insan pers yang terus berjalan dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kabupaten Banggai Laut.
(FTT)
