BANGGAI LAUT, CARDINALNews.co.id – (06/03/2025). Persoalan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Banggai Laut dinilai menjadi masalah krusial yang membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak terkait.
Kelangkaan BBM yang kerap terjadi di daerah tersebut menimbulkan keluhan dari masyarakat, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional.
Di saat kelangkaan BBM terjadi, masyarakat menilai instansi pemerintah maupun pihak Pertamina depot seolah tidak mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan.
Situasi ini kemudian memunculkan dugaan adanya praktik tidak sehat dalam penyaluran BBM, yang berpotensi menimbulkan pasar gelap.
Sementara itu, nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas melaut justru harus membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal.
Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan perekonomian keluarga nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
Akibatnya, persoalan BBM menjadi keluh kesah masyarakat kecil, khususnya nelayan tradisional di Kabupaten Banggai Laut. Mereka berharap pemerintah serta pihak terkait dapat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran BBM subsidi.
Masyarakat juga berharap setiap rekomendasi penyaluran BBM subsidi, terutama bagi nelayan, dapat diteliti dan diverifikasi secara cermat. Hal tersebut penting untuk memastikan kebenaran data serta legalitas kapal yang mengajukan rekomendasi BBM subsidi.
Menurut informasi dari sejumlah pihak yang enggan disebutkan namanya, membludaknya rekomendasi BBM subsidi untuk nelayan diduga terjadi akibat adanya permainan data kapal. Dokumen kapal tertentu diduga digunakan kembali atau dipindai untuk kepentingan pengurusan rekomendasi kapal lain, bahkan dari wilayah berbeda.
Selain itu, terdapat pula dugaan praktik jasa pengurusan rekomendasi BBM yang dilakukan oleh pihak tertentu, di mana satu orang dapat mengurus lebih dari satu kapal. Kondisi ini diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BBM subsidi bagi nelayan.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pihak terkait dapat melakukan penelusuran dan pengawasan lebih lanjut agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh nelayan yang benar-benar membutuhkan. (FTT)
