Banggai Laut, CARDINALNews.co.id – (21/01/2026). Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa 21.01.2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Banggai Laut, Mahdiani Bukamo, dan dihadiri Inspektur Inspektorat, sejumlah pimpinan OPD, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
Dalam rapat itu dibahas berbagai aspek kinerja pemerintah daerah, termasuk implikasi kebijakan efisiensi anggaran. Komisi I DPRD Banggai Laut menekankan bahwa efisiensi perlu dipikirkan secara bersama-sama agar tidak menghambat pembangunan daerah.
Selain itu, program yang akan dicanangkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mendatang diharapkan sejalan dengan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD.
Anggota Komisi I DPRD Banggai Laut, Moh. Azis, menyampaikan bahwa meskipun dilakukan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam membangun wilayah serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Efisiensi tidak boleh mengingkari semangat pembangunan daerah. Justru harus diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah, termasuk penguatan fungsi pengawasan, agar pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik dan pengelolaan keuangan daerah terhindar dari dugaan praktik korupsi,” tegas Moh. Azis dalam rapat tersebut.
Selain itu, Moh. Azis juga menyoroti adanya informasi publik yang dinilai tidak sesuai, khususnya terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan sejumlah hal lain mengenai kinerja pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) seharusnya melakukan koordinasi dengan OPD terkait guna meluruskan informasi yang berkembang di publik.
Menanggapi hal tersebut, Inspektur Inspektorat bersama sejumlah Inspektur Pembantu menegaskan melalui forum resmi RDP bahwa pihaknya siap menerima saran dan masukan dari DPRD. Inspektorat juga menyatakan komitmennya untuk melaksanakan fungsi pengawasan serta memperkuat koordinasi sesuai dengan hak dan fungsi DPRD.
RDP lanjutan ini diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan kinerja OPD serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Banggai Laut. (FTT)
