Banggai Laut, CARDINALNews.co.id – Senin, (29/12/2025). Masyarakat Kabupaten Banggai Laut, khususnya para nelayan, kembali harus menelan pil pahit akibat kondisi sulit yang terus berulang. Realitas ini menjadi tekanan situasional yang dirasakan langsung oleh nelayan di wilayah kepulauan paling timur Provinsi Sulawesi Tengah tersebut.
Secara geografis, Banggai Laut merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya kelautan sangat melimpah. Laut yang luas dengan kekayaan ikan seharusnya menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun ironisnya, potensi besar itu seakan berbanding terbalik dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan.
Salah satu persoalan krusial yang terus menghantui nelayan adalah sulitnya mendapatkan BBM subsidi. Program yang sejatinya ditujukan untuk menopang kebutuhan dasar nelayan justru dinilai tidak tepat sasaran. BBM subsidi seolah berorientasi pada kepentingan pasar, sehingga memutus jalur distribusi yang seharusnya dapat diakses oleh nelayan kecil.
Kondisi ini telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Namun, para nelayan kerap kebingungan harus mengadu ke mana. Keluhan yang disampaikan seakan tidak menemukan jawaban yang jelas, sementara kebutuhan melaut tidak dapat ditunda.
Di sisi lain, peran para pemangku kepentingan di sektor BBM dinilai cenderung tertutup dan sulit dikonfirmasi. Padahal, secara fungsi dan hirarki kebijakan, pemenuhan hak nelayan melalui program BBM subsidi merupakan mandat yang harus dijalankan. Kekakuan lintas sektor dinilai memperparah situasi dan membuat akar persoalan tidak pernah terurai secara tuntas.
Akibatnya, kondisi ini terus menjadi tontonan yang memilukan. Para nelayan tetap harus berjuang menerjang gelombang dan arus laut yang kencang demi memperoleh hasil tangkapan. Ironisnya, hasil jerih payah tersebut dinikmati oleh semua pihak, termasuk mereka yang hanya menyaksikan tanpa menghadirkan solusi nyata.
Harga BBM yang melambung tinggi dinilai telah mengkhianati semangat subsidi. Keberadaan SPBN, sistem rekomendasi, serta dugaan praktik pasar gelap semakin menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik pun mempertanyakan, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kondisi ini dan di mana peran pemerintah dalam memastikan keadilan bagi nelayan.
Situasi ini menjadi misteri dari sebuah ilusi kebijakan, di mana program subsidi ada di atas kertas, namun sulit dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. (FTT)
