BANGGAI LAUT CARDINALNews.co.id Selasa (09/12/2025) – Terpilihnya Festival Tumbe untuk kelima kalinya dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2025 kembali menyuguhkan prestise bagi Kabupaten Banggai Laut (Balut). Namun, di tengah euforia pengakuan nasional ini, muncul pertanyaan krusial yang harus dijawab Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :
Apa dampak ekonomi riil KEN bagi Balut, dan seberapa besar kontribusi anggaran dari Pemerintah Pusat?
Pengakuan atau Beban Anggaran?
Konsistensi Festival Tumbe masuk KEN sejak 2021 memang menunjukkan kualitas budaya lokal. Namun, pengakuan berulang ini kini dihadapkan pada isu sensitif: Efisiensi Anggaran Daerah.
Data Kemenparekraf mencatat perputaran uang 108 KEN tahun 2024 mencapai Rp 13,57 Triliun secara nasional. Bagi masyarakat Banggai Laut, pertanyaan intinya adalah: Berapa persen dari triliunan tersebut yang benar-benar berputar dan menetap di kas daerah serta menguatkan ekonomi lokal Balut?
Jika anggaran daerah (APBD), khususnya yang dialokasikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menanggung beban mayoritas penyelenggaraan festival, maka program KEN berpotensi menjadi beban, bukan investasi. Penyelenggaraan event hanya dibenarkan jika memiliki timbal balik yang jelas, terukur, dan signifikan dari Pusat.
Transparansi Anggaran Pusat Dipertanyakan.
Status KEN seharusnya diterjemahkan sebagai dukungan substantif—tidak hanya branding, tetapi juga finansial. Dukungan ini harus tercermin dalam alokasi dana khusus, seperti Dana Dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk infrastruktur dan pengembangan pariwisata Balut.
Jika daerah harus menanggung hampir seluruh biaya hanya demi “pengakuan nasional,” maka KEN berisiko menguras kas daerah tanpa jaminan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sepadan.
Desakan Transparansi Tiga Poin.
Masyarakat dan pegiat anggaran mendesak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut untuk segera merinci secara transparan tiga poin kunci:
- Biaya APBD: Berapa total biaya penyelenggaraan Festival Tumbe yang murni ditanggung oleh APBD Kabupaten Banggai Laut?
- Anggaran Kemenparekraf/Pusat: Berapa nominal pasti anggaran dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan langsung untuk Festival Tumbe, di luar sekadar bantuan teknis atau co-branding?
- Dampak Ekonomi Terukur: Apa indikator kuantitatif yang jelas (peningkatan PAD, transaksi UMKM, dan kunjungan wisatawan luar daerah) yang terjadi hanya karena status KEN?
Prestise nasional adalah bonus, tetapi kesejahteraan dan efisiensi anggaran daerah adalah prioritas utama. Pemerintah Daerah harus membuktikan bahwa Festival Tumbe adalah investasi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar agenda tahunan yang membebani kas daerah.
Maka, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan fiskal kepada masyarakat Banggai Laut, Media CARDINALNews.co.id SECARA TEGAS MENDESAK Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut, Laode Kaimudin, untuk MENGAMBIL SIKAP KESATRIA DENGAN MUNDUR DARI JABATANNYA.
Kegagalan menarik dana pusat dan tidak adanya transparansi fiskal merupakan kerugian besar bagi daerah. Banggai Laut berhak mendapatkan pemimpin dinas yang mampu mengubah prestise menjadi Pendapatan Asli Daerah yang nyata. Publik Menanti Jawaban Transparan, atau Jabatan Anda Adalah Taruhannya.
Penulis [ Wendy Wardana ]
