BANGGAI LAUT, CARDINALNews.co.id – (9/5/2026). Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah kasus gangguan kesehatan yang diduga berasal dari menu sajian SPPG masih terus terjadi di berbagai daerah.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana sebenarnya sistem pengawasan terhadap menu makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat. Sebab, meskipun pihak penyelenggara SPPG disebut telah memenuhi standar dan kualifikasi, bahkan melibatkan lembaga pengawasan seperti Badan Gizi dan instansi terkait lainnya, kasus dugaan keracunan makanan maupun gangguan kesehatan lainnya masih saja ditemukan.
Belum lama ini, tepatnya pada 2 Mei 2026, insiden serupa terjadi di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.
Sejumlah siswa sekolah dilaporkan mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi menu layanan dari salah satu SPPG. Dugaan sementara mengarah pada kontaminasi makanan yang memicu efek kesehatan terhadap para siswa.
Peristiwa tersebut menambah daftar panjang stigma negatif masyarakat terhadap pelaksanaan program SPPG. Banyak pihak menilai pengawasan terhadap proses penyajian makanan, distribusi bahan pangan, hingga kualitas higienitas masih belum berjalan maksimal.
Padahal, di setiap daerah telah dibentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) yang seharusnya berperan aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya program di lapangan.
Publik pun mulai mempertanyakan sejauh mana efektivitas peran Satgas MBG dalam melakukan pengawasan terhadap SPPG. Sebab, keberadaan satgas dinilai belum terlihat masif, khususnya dalam upaya pencegahan terhadap potensi gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan program tersebut.
Pengawasan yang ketat dinilai menjadi hal krusial, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat. Selain itu, evaluasi rutin terhadap penyedia layanan SPPG dianggap penting agar kualitas dan keamanan pangan benar-benar terjamin.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan transparansi penanganan setiap kasus yang terjadi, sehingga program pemenuhan gizi bagi masyarakat tetap berjalan aman dan tepat sasaran. (FTT)
