Konsultasi Publik AMDAL di Makassar Dipersoalkan, Aktivis Nilai Tidak Libatkan Masyarakat Terdampak
MAKASSAR, CARDINALNews.co.id – (25/04/2026). Aktivis lingkungan dan sosial, Wazir Muhaemin, angkat bicara terkait polemik pelaksanaan konsultasi publik Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang digelar di Makassar pada Jumat (24/04/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan pihak perusahaan, yakni PT. Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) dan PT. Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), yang sebelumnya telah memberikan rilis hak jawab kepada sejumlah media.
Menurut Wazir, pernyataan yang disampaikan oleh pihak perusahaan, termasuk oleh Alim Hendra, dinilai tidak mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Ia menilai proses yang disebut sebagai konsultasi publik tersebut tidak berjalan secara transparan dan tidak melibatkan masyarakat terdampak secara langsung.
“Pernyataan yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ini berpotensi menyesatkan publik,” ujar Wazir.
Ia juga menyoroti perubahan format kegiatan yang awalnya disebut sebagai “ramah tamah”, namun kemudian berlangsung sebagai forum konsultasi publik AMDAL tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat lingkar kawasan industri.
Menurutnya, proses konsultasi publik dalam AMDAL seharusnya dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat terdampak untuk terlibat aktif.
“Jika sejak awal proses tidak transparan, maka akan sulit membangun kepercayaan publik terhadap hasilnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, aliansi masyarakat lingkar kawasan industri BTIIG dan IHIP menyatakan penolakan terhadap hasil konsultasi publik yang dilaksanakan di Makassar.
Mereka juga mendesak adanya evaluasi terhadap pihak-pihak terkait serta menuntut keterlibatan penuh masyarakat dalam setiap tahapan AMDAL ke depan.
Sebagai tindak lanjut, Wazir mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan konsolidasi untuk rencana aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 28 April 2026. (FTT)
