BANGGAI LAUT, CARDINALNews.co.id – (09/03/2026). Tim dari Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banggai Laut pada Senin (9/3/2026) dengan menyambangi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Banggai Laut.
Tim Imigrasi berdialog langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banggai Laut, Laode Kaimudin, yang didampingi Kepala Bidang Destinasi Wisata Noldi W. Musa serta Kepala Bidang Kebudayaan Syarif Uda’a.
Kunjungan tersebut disambut baik oleh pihak Disparbud Banggai Laut. Kepala Disparbud Banggai Laut, Laode Kaimudin, mengapresiasi kedatangan pihak Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai.
Menurutnya, banyak hal yang menjadi program dan tanggung jawab Disparbud terkait keberadaan wisatawan asing, termasuk penerapan sanksi serta prosedur yang perlu disepakati bersama.
Selain itu, kebijakan tersebut juga perlu diselaraskan dengan kultur, psikologi, dan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Banggai Laut.
Tim dari Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, Chandra Adi Purnama. Turut hadir pula Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banggai Laut, Abd. Bahri.
Dialog yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut membahas berbagai hal terkait koordinasi antarinstansi, khususnya dalam pengawasan serta pengelolaan keberadaan warga negara asing di wilayah Banggai Laut.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama antar lembaga guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Imigrasi menyampaikan perlunya langkah bersama untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Banggai Laut.
“Jadi, hal inilah yang perlu kita lakukan. Apabila potensi wisatawan asing masih terbatas, maka langkah alternatifnya adalah bagaimana kita dapat lebih mendorong dan menyalurkan kedatangan wisatawan asing ke daerah kita. Memang tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait masalah administrasi mereka,” ujar Chandra Adi Purnama.
Ia menambahkan, koordinasi dan pertukaran informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting guna memantau keberadaan wisatawan asing di daerah tersebut.
“Oleh karena itu, kami melakukan koordinasi dan berbagi informasi di sini. Kegiatan ini juga menjadi simbol berbagi informasi antara masyarakat dan pemerintah. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan wisatawan asing yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, silakan segera melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti dengan baik,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas sejumlah faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Banggai Laut, di antaranya keterbatasan akses transportasi, akomodasi, kemampuan bahasa, serta minimnya agen perjalanan (travel agent) yang memasarkan destinasi wisata daerah.
Melalui kegiatan koordinasi ini diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat semakin kuat dalam mendukung pengawasan keimigrasian sekaligus mendorong perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banggai Laut.
FTT
